Menuju visi indonesia 2045

KOTA DUNIA UNTUK SEMUA

IKN SEBAGAI SUPERHUB

6 KLUSTER EKONOMI

  1. Kluster Industri Teknologi Bersih.
  2. Kluster Farmasi Terintegrasi.
  3. Kluster Industri Pertanian Berkelanjutan.
  4. Kluster Ekowisata dan Wisata Kesehatan.
  5. Kluster Bahan Kimia dan Produk Turunan Kimia.
  6. Kluster Energi Rendah Karbon.

2 KLUSTER PENDUKUNG

  1. Kluster Pendidikan Abad ke-21.
  2. Smart City dan Pusat Industri 4.0.
2020-2024-ministry-1-1
01-pedestrian-1
eco-park-samarinda-sebagai-jantung

Samarinda

Sebagai 'jantung' dengan perannya sebagai pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi terbarukan

ibu-kota-negara-sebagai-pusat-syaraf-end-white

Balikpapan

Sebagai ‘otot’, yang berfungsi sebagai simpul hilir migas dan logistik untuk Kalimantan Timur

edit-ecopark-2-balikpapan-sebagai-otot

Kalimantan Timur

Berperan sebagai ‘paru-paru’ dengan memperkuat pertanian hulu dan pusat wisata alam.

edit-botanical-garden-kalimantan-timur-sebagai-paru-paru

Ibu Kota Negara

Akan bertindak sebagai 'syaraf' bagi wilayah pemerintah pusat dan pusat inovasi hijau

MENUJU 2045

Ibu Kota Negara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia. 

2022-2024

Pemindahan tahap awal ke Kawasan IKN (K-ΙΚΝ), membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI dan perumahan, juga meliputi pemindahan ASN tahap awal, pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal, Presiden Republik Indonesia akan merayakan HUT Ke-79 RI di Kawasan IKN pada 17 Agustus 2024.

2025-2035

Membangun IKN sebagai area inti yang tangguh, mengembangkan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi, menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN, mengembangkan sektor- sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif untuk sektor- sektor ekonomi prioritas, serta mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals.

2035-2045

Membangun infrastruktur dan Ekosistem Tiga Kota, menjadi destinasi FDI Nomor 1 untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia, serta menjadi 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara. Mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan enablers ekonomi sirkuler, juga mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta.

2045 dan selanjutnya

Mengukuhkan reputasi sebagai “Kota Dunia untuk Semua” dan menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing. Masuk dalam 10 Kota Layak Huni Terbaik serta mencapai net zero-carbon emission dan 100% energi terbarukan pada kapasitas terpasang, menjadi kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa yang akan mencapai target ini.

DELAPAN PRINSIP IBU KOTA NEGARA

depan-mendesain-sesuai-kondisi-alam
depan-bhineka-tunggal-ika
depan-terhubung-aktif
depan-rendah-emisi-karbon
rev-depan-sirkuler-tangguh-1
depan-aman-terjangkau
rev-depan-kenyamanan-efisiensi-1
depan-peluang-ekonomi
1. MENDESAIN SESUAI KONDISI ALAM
Read More
Kawasan Pemerintahan IKN memiliki lebih dari 75% kawasan hijau, memastikan bahwa 100% penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam 10 menit, dan menegaskan komitmen untuk menggunakan konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian.
2. BHINNEKA TUNGGAL IKA
Read More
Pentingnya integrasi dan aksesibilitas dalam masyarakat adalah memastikan 100% penduduk, termasuk lokal dan pendatang, dapat mengakses layanan sosial dalam 10 menit, sambil memastikan bahwa semua tempat umum dirancang dengan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan desain inklusif.
3. TERHUBUNG DAN MUDAH DIAKSES
Read More
Pada tahun 2030, 80% perjalanan akan dilakukan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif, dengan akses 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi umum. Koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis akan memakan waktu kurang dari 50 menit.
4. RENDAH EMISI KARBON
Read More
Instalasi kapasitas energi terbarukan di IKN akan memenuhi 100% kebutuhan energi, sementara efisiensi energi bangunan umum baru akan meningkat 60% pada 2045. Targetnya adalah mencapai Net Zero Emissions di IKN pada tahun yang sama.
5. SIRKULER DAN TANGGUH
Read More
Di Kawasan Pemerintahan IKN, 10% lahan tersedia untuk produksi pangan, dengan target 60% sampah didaur ulang pada 2045, dan 100% air limbah diolah melalui sistem pengolahan pada 2035.
6. AMAN DAN TERJANGKAU
Read More
Pada tahun 2045, 10 kota terbaik menurut Global Liveability Index telah ditetapkan, sementara semua permukiman di Kawasan Pemerintahan IKN memiliki akses terhadap infrastruktur penting. Selain itu, terwujud perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah, dan sederhana.
7. KENYAMANAN MELALUI TEKNOLOGI
Read More
Indonesia berhasil meraih peringkat "Very High" dalam Indeks Pembangunan e-Gov PBB, menandai ketersediaan konektivitas digital 100% bagi penduduk dan bisnis serta kepuasan bisnis yang mencapai lebih dari 75% terhadap layanan digital.
8. PELUANG EKONΟΜΙ UNTUK SEMUA
Read More
Target pemerintah untuk mencapai 0% kemiskinan di Indonesia pada tahun 2035 akan didukung oleh PDB per kapita yang setara dengan negara berpendapatan tinggi, serta mencatat rasio Gini regional terendah pada tahun 2045.

PEDOMAN NUSANTARA

Unduh
Unduh
Unduh
Unduh

REGULASI

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. [Selengkapnya]
  2. Lampiran I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. [Selengkapnya]
  3. Lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.  [Selengkapnya]
  4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  6. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042. [Selengkapnya]
  8. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042. [Selengkapnya]
  9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  12. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  13. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  14. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Barat. [Selengkapnya]
  15. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 1. [Selengkapnya]
  16. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 2. [Selengkapnya]
  17. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Selatan. [Selengkapnya]
  18. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Utara. [Selengkapnya]
  19. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Simpang Samboja. [Selengkapnya]
  20. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kuala Samboja. [Selengkapnya]
  21. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Muara Jawa. [Selengkapnya]
  22. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  23. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pegawai dalam Struktur Organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  24. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  25. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. [Selengkapnya]
  26. Draf RPerpres tentang Perubahan atas Perpres 62/2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  27. Draf RPerpres tentang Perubahan atas Perpres 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  28. Draf RPerpres tentang Perubahan atas Perpres 64/2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  29. Draf RPerpres tentang Perubahan atas Perpres 65/2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  30. Draf RPP tentang Perubahan atas PP 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  31. Draf RPP tentang Perubahan atas PP 17/2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  32. Draf RPerpres tentang Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Lembaga Negara Independen/Badan Publik, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional serta Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Lembaga Negara Independen serta Diplomatdan Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan Pejabat Perwakilan Organisasi/Lembaga Internasional ke Ibu Kota Nusantara.  [Selengkapnya]

SURAT EDARAN DAN SURAT KEPUTUSAN

  1. Surat Edaran 01/2022 tentang Penetapan Buku Panduan 1MPP sebagai Pedoman Informasi Rencana Persiapan dan Perlaksanaan Pembangunan IKN yang Terintegrasi Lintas Kementerian atau Lembaga. [Selengkapnya]
  2. Surat Edaran 02/2022 tentang Penetapan Panduan Ad Interin terkait Tata Kelola Penyampaian Informasi kepada Calon Investor. [Selengkapnya]
  3. Surat Edaran 03/2023 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Konstruksi di Wilayah Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  4. Surat Edaran 04/2023 tentang Koordinasi Pengendalian Ketertiban dalam Kegiatan Persiapan dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  5. Surat Edaran 05/2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Pelaksanaan Lembur dan Pemberian Uang Makan Kepada ASN dan Non ASN di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  6. Surat Edaran 06/2023 tentang Larangan Menerima, Meminta daan/atau Memberi Gratifikasi di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  7. Surat Edaran 07/2023 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  8. Surat Edaran 08/2022 tentang Penghentian Masa Berlaku Tim Transisi 4P Ibu Kota Negara Sesuai Kepmensetneg 105/2022. [Selengkapnya]
  9. Surat Edaran 09/2023 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Cerdas di Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  10. Surat Edaran 10/2023 tentang Langkah-Langkah Strategis Akhir Tahun Anggaran 2023. [Selengkapnya]
  11. Surat Edaran 11/2023 tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan bersama Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan IA Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  12. Surat Edaran 12/2023 tentang Penataan Perizinan Tambang dan Perkebunan di Wilayah Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  13. Surat Edaran 13/2023 tentang Kewajiban Pernyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  14. Surat Edaran 14/2023 tentang Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara. [Selengkapnya]
  15. Surat Keputusan Kepala Otorita IKN 018/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  16. Surat Keputusan Kepala Otorita IKN 019/2023 tentang Pedoman Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  17. Instruksi Kepala Otorita IKN 2/2023 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Ibu Kota Nusantara. [Selengkapnya]
  18. Surat Keputusan Kepala Otorita IKN 054/2023 tentang Pedoman Penggunaan Logo Nusantara. [Selengkapnya]

Blog & Article

ciciwewe15 Blog

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Learn more